Isu COVID-19 masih menjadi topik hangat dalam event-event diplomatik internasional, termasuk G20 yang berlangsung di Italia dan diikuti Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa salah satu agenda utama dalam konferensi itu adalah koordinasi penanganan COVID-19 secara global.

Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan rampung dalam waktu dekat. Walau beberapa negara sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial, beberapa kembali ke mode lockdown. Hal itu dikarenakan terus bermutasinya virus COVID-19 menjadi varian-varian baru seperti varian Delta.

“Dunia menghadapi banyak tantangan…mulai dari COVID-19, pemulihan ekonomi (akibat pandemi) dan ketahanan pangan. Untuk hal tersebut, tak ada pilihan lain kecuali membuat multilateralisme dan global governance,” ujar Retno Marsudi dalam keterangn persnya dari Konferensi G20, Italia, Selasa, 29 Juni 2021.

Retno menjelaskan, maksud dari multilateralisme dan global governance dalam konteks COVID-19 adalah jangan sampai negara-negara tidak saling bantu. Apa yang diperlukan dalam kondisi sekarang, menurut Retno, bukanlah “tembok: melainkan “jembatan” di mana negara saling menyokong dalam melawan COVID-19.

Seperti diberitakan selama ini, distribusi vaksin COVID-19 di dunia masih tidak merata. WHO, beberapa kali mengeluh distribusi vaksin COVID-19 masih terfokus kepada negara-negara dengan perekonomian menengah ke atas. Hal itu diperburuk dengan belum banyaknya negara yang memakai sistem donasi vaksin via COVAX.

“Banyak negara mengatakan vaksin COVID-19 adalah kebutuhan publik yang sifatnya global. Maka yang diperlukan adalah meningkatkan komitmen multilateral.”

“Komitmen yang perlu ditingkatkan antara lain berbagai dosis COVID-19 via COVAX, mendukung pembagian teknologi dan paten vaksin COVID-19 (TRIPS Waiver) via WTO, dan menyediakan pendanaan untuk menutupi kekurangan ACT-A,” ujar Retno tegas.

Jika kerjasama global itu terwujud, Retno mengatakan negara-negara di Afrika bisa terbantu. Saat ini, kata Retno, proporsi Afrika dalam total pelaksanaan vaksinasi global masih sangat kecil, kurang dari 2 persen.

Kerjasama multilateral dan global governance seperti TRIPS Waiver dianggap Retno bisa membantu Uni Afrika mewujudkan inisiatif manufaktur vaksin COVID-19. Selama ini, inisiatif itu terkendala kapasitas Afrika dalam memproduksi vaksin yang masih harus ditingkatkan.

Selain membahas kerjasama global untuk distribusi COVID-19, Retno menambahkan bahwa dirinya juga bertemu dengan Menlu Inggris Dominic Raab. COVID-19 juga menjadi topik utamanya di mana pertemuan digelar untuk mengkonfirmasi rencana Inggris mendonasikan vaksin COVID-19 ke Indonesia.

“Mengenai jumlah dan waktu pengiriman, masih akan kami bahas lebih lanjut,” ujar Retnp Marsudi.

Ribuan orang di Ibu Kota Dhaka, Bangladesh pada Senin, 27 Juni 2021, terkatung-katung ketika otoritas menghentikan sementara operasional hampir semua transportasi umum menjelang diberlakukannya lockdown. Penguncian atau lockdown ditujukan untuk menghentikan infeksi virus corona yang mematikan.

Kasus baru infeksi virus corona di Bangladesh pada Senin kemarin tercatat lebih dari 8.300 kasus dan 119 kematian akibat Covid-19. Jumlah itu adalah kasus harian tertinggi di Bangladesh sejak pandemi terjadi.

Otoritas Bangladesh menyalahkan kenaikan kasus positif Covid-19 ini karena adanya varian Delta Covid-19, yang pertama kali terdeteksi di India. Bangladesh yang berpopulasi 168 juta jiwa, akan menjalani lockdown terhitung mulai Kamis, 1 Juli 2021.

Hanya sektor dan pabrik-pabrik tertentu yang boleh beroperasi. Sekertaris Kabinet, Khandker Anwarul Islam, mengatakan pihaknya akan mengerahkan tentara pada Kamis nanti untuk membantu pelaksanaan lockdown.

“Tentara Angkatan Darat akan berpatroli. Jika ada yang melanggar, tindakan tegas akan diterapkan pada mereka,” kata Islam.

Pengumuman pemberlakuan lockdown telah membuat eksodus para pekerja migran dari Ibu Kota Dhaka ke desa-desa pada Minggu, 28 Juni 2021. Puluhan ribu orang berdesakan di sejumlah kapal ferri yang melintasi sebuah sungai besar.

Pemberitahuan penerapan lockdown, yang dirasa sangat mepet, telah membuat ribuan pekerja di Dhaka pada Senin, 28 Juni 2021, berjalan kaki ke kantor. Padahal kondisi sedang musim panas sehingga pakaian mereka basah oleh keringat.

Terhitung mulai 1 Juli 2021 nanti, Hong Kong akan melarang pelancong dari Inggris masuk wilayah itu. Pemerintah Hong Kong pada Senin, 28 Juni 2021 menyebut larangan tersebut diberlakukan demi mencegah penyebaran varian Delta Covid-19.

Dalam keterangan Pemerintah Hong Kong mengatakan Inggris akan ditetapkan sebagai negara berisiko tinggi dan mereka yang tinggal di Inggris lebih dari dua jam, tidak boleh masuk ke penerbangan menuju Hong Kong.

Ini untuk kedua kalinya Hong Kong tutup pintu untuk pelancong yang baru dari Inggris. Larangan pertama diberlakukan pada Desember 2020 sampai Mei 2021.

“Ini karena Inggris kembali pada situasi epidemi dan menyebarnya varian Delta Covid-19 di sana. Ada pula sejumlah kasus L452R yang terdeteksi dari mereka yang baru pulang dari Inggris,” demikian keterangan Pemerintah Hong Kong.

Kalangan orang tua di Hong Kong yang anak-anaknya sekolah di Inggris, terkejut dengan aturan baru ini. Mereka mengeluh telah membayar jumlah yang cukup mahal untuk menjalani tes virus corona, namun sekarang anak-anak mereka malah terkatung-katung.

Sebelum Inggris, Hong Kong sudah menutup pintu bagi pelancong yang baru dari Indonesia, India, Nepal, Pakistan dan Filipina. Hong Kong adalah bagian dari Cina, yang mencatatkan ada lebih dari 11.900 kasus positif Covid-19 dan 211 kematian akibat virus corona. Sebagian besar kasus baru positif Covid-19 yang terjadi, karena tertular setelah pasien melakukan perjalanan ke luar negeri.