Pandemi COVID-19 sudah berjalan selama setahun lebih. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai herd immunity, mulai dari lockdown hingga vaksinasi, namun hasilnya belum terlihat. Beberapa negara dan pakar mulai menyakini bahwa COVID-19 akan menjadi sesuatu yang endemik.

Endemik, mengacu pada penjelasan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika (CDC) adalah situasi di mana penyakit menular atau virus bertahan atau terus ada dalam populasi di sebuah wilayah. Dalam konteks COVID-19, jika disebut endemik, maka tidak akan hilang atau hidup bersama kita untuk waktu tertentu.

Berikut beberapa negara dan pakar yang menyarankan warga untuk siap berdamai dengan COVID-19. Menurut mereka, endemik akan lebih mungkin terjadi dibanding herd immunity:

1. Malaysia

Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin memperingatkan Pemerintah Malaysia untuk tidak sembarangan menggunakan istilah “herd immunity”. Apabila memantau perkembangan pandemi dan tren varian-varian baru virus, Jamaluddin menyakini COVID-19 akan bertahan meski mayoritas warga divaksin.

“Vaksinasi COVID-19 bukanlah solusi pandemi, tapi hanya salah satu alat untuk mengendalikannya. Saya sudah berhenti menggunakan istilah Herd Immunity”

“Saya sudah memperingatkan PM Malaysia Muhyiddin Yassin untuk hati-hati menggunakan istilah Herd Immunity. Sebagai menteri, saya melihat data dan sains yang menunjukkan bahwa ini akan menjadi endemik. COVID-19 tidak akan seberbahaya sebelumnya, tapi akan hidup bersama kita untuk beberapa waktu ke depan,” ujar Jamaluddin, dikutip dari Channel News Asia, 18 Juni 2021.

2. Singapura

Total dua kali Singapura meminta warganya bersiap untuk memandang COVID-19 sebagai endemik. Pernyataan pertama dari PM Singapura Lee Hsien Loong pada awal Juni lalu. Ia berkata, meski dirinya optimistis pandemi COVID-19 bisa berakhir suatu saat nanti, dirinya tak mengesampingkan kemungkinan COVID-19 akan terus ada, menyebar secara global, dan warga dunia menjadi wajib vaksin tiap tahunnya.

“Warga harus siap patuh pada protokol kesehatan dan kemungkinan ledakan-ledakan wabah kecil. Selama mayoritas populasi kami divaksinasi, maka kami bisa melacak, mengisolir, dan menangani kasus-kasus COVID-19 yang muncul,” ujar Lee Hsien Loong, meminta warga berdamai dengan COVID-19.

Pekan lalu, tiga menteri Singapura menegaskan kembali soal potensi COVID-19 menjadi hal yang endemik. Menteri Perdagangan Gan Kim Yong, Menteri Keuangan Lawrence Wong, dan Menteri Kesehatan Ong Ye Kung mengatakan bahwa COVID-19 mungkin tidak akan pernah pergi dan hidup bersamanya menjadi normal baru.

Rencananya, Singapura tidak akan menargetkan nol penularan. Bukan hanya itu, para pelancong tidak akan diwajibkan lagi melakukan karantina mandiri dan korban kasus-kasus close-contact tidak harus melakukan isolasi.

Akademikus Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai pemanggilan Rektorat Universitas Indonesia terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI dapat dianggap sebagai upaya intervensi. Sebab, pemanggilan itu menyangkut unggahan akun Instagram BEM yang memuat kritik kepada Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service.

“Itu cara Rektorat untuk meminta penjelasan kepada mahasiswa, tetapi ini karena berhubungan dengan kritik mahasiswa pada Presiden maka upaya Rektorat itu memungkinkan dimaknai sebagai upaya intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa,” kata Ubedilah dalam keterangannya, Ahad, 27 Juni 2021.

Ubedilah mengatakan pemanggilan itu bisa saja dianggap terjadi karena dua sebab. Yakni adanya teguran dari Istana kepada Rektor UI Ari Kuncoro atau inisiatif Rektorat UI karena khawatir ditegur Istana. “Pola semacam itu mirip-mirip dengan saat beberapa bulan sebelum kejatuhan rezim Soeharto,” kata Ubedilah.

Sebagai akademisi, Ubedilah mengaku yakin unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan kesimpulan sembarangan. Ia menilai kesimpulan itu menggunakan pendekatan keilmuan dan berbasis data yang akurat.

“BEM UI benar, sebab terlalu banyak data untuk membuktikan bahwa Jokowi terlalu banyak kata-katanya sekadar pemanis bibir. Banyak janji yang tidak terpenuhi,” kata Ubedilah. Dia mencontohkan, yang tak terpenuhi misalnya janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi serta ekonomi yang meroket.

Rektorat UI memanggil jajaran pengurus BEM UI pada Ahad, 27 Juni 2021 petang. Pemanggilan ini buntut unggahan meme Presiden Jokowi di akun Instagram BEM UI disertai tulisan “Jokowi The King of Lip Service“.

Unggahan itu mengkritik Jokowi yang dinilai kerap mengobral janji manis, tetapi realitanya tak selaras. Di antaranya pernyataan Jokowi rindu didemo, keinginan memperkuat KPK, merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lainnya. BEM UI juga menulis, “Berhenti membual, rakyat sudah mual!”

Dalam keterangannya, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia mengatakan unggahan meme itu menyalahi aturan. Amelita mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang, tetapi harus menaati koridor hukum yang berlaku.

Amelita mengatakan Presiden RI adalah simbol negara. Dia menyebut BEM UI melanggar beberapa peraturan yang ada, tetapi tak merinci peraturan apa saja yang dimaksud.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI,” ujar Amelita.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyampaikan tak akan menghapus unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” setelah dipanggil oleh Rektorat UI. Leon mengatakan unggahan itu adalah bentuk kritik yang berlandaskan argumen dan data. “Kami akan mempertahankan postingan itu dan itu bentuk kritik kami, karena kami juga punya dasar,” kata Leon kepada Tempo, Ahad, 27 Juni 2021.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan vaksinasi di Indonesia bisa menembus angka 2 juta dosis per harinya. Target ini ia harapkan bisa dimulai sejak Agustus 2021 mendatang.

“Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta vaksinasi per hari terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin, 28 Juni 2021.

Jokowi juga mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi pada Sabtu 26 Juni 2021 lalu. Angka ini menurut dia lebih cepat dari target 1 juta vaksinasi per hari yang ditetapkan mulai Juli 2021.

Target ini tercapai setelah vaksinasi massal dilakukan secara serentak di berbagai daerah. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mulai menetapkan vaksinasi dengan tidak terpatok pada domisili di kartu tanda penduduk (KTP).

“Hal ini tercapai berkat kerja keras, gotong royong semua pihak. Terutama Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu. Serta masyarakat yang bersedia divaksin,” kata Jokowi.

Apalagi saat ini, pemerintah juga telah bisa memulai vaksinasi bagi anak usia 12 hingga 17 tahun dapat segera dilakukan. Hal ini seiring telah dikeluarkannya emergency use of authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bagi Vaksin Sinovac.

“Dalam menekan penyebaran covid-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu saya mohon kepada bapa ibu dan saudara-saudara, kita semua untuk tak ragu divaksinasi dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan,” kata Jokowi.