Menteri ESDM Arifin Tasrif merespons kabar Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong sempat mengirim surat penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kepada kementeriannya.

Arifin mengisyaratkan bahwa pihaknya menerima surat tersebut. Namun, ia tidak bisa memastikan karena mengaku harus melakukan pengecekan ke anak buahnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).

Redaksi telah menghubungi Direktur Jenderal Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin, namun hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum menjawab.

Lebih jauh, Arifin enggan menjelaskan terkait alasan penerbitan surat izin penambangan emas di Sangihe. Ia hanya menyebut bahwa izin dikeluarkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Semuanya ada mekanisme dan aturan,” ujarnya.

Kementerian ESDM menerbitkan izin operasi produksi emas kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Padahal, Pulau Sangihe yang memiliki luas 736 Km2 masuk dalam kategori pulau kecil dan tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam surat yang diterima oleh redaksi, surat yang ditandatangani Helmud pada 28 April 2021 tersebut memohon agar surat izin kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe yang diberikan Kementerian ESDM dengan nomor: 163K/MB.04/DJB/2021 pada 29 Januari 2021 lalu dapat dibatalkan.

Surat tersebut memberikan izin kepada perusahaan untuk menambang di area seluas 42 ribu hektare atau 420 km persegi. Artinya, izin diberikan untuk menambang lebih dari setengah luas Pulau Sangihe.

“Saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan masif yang berpotensi terjadinya kerusuhan. Dimohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat,” bunyi surat tersebut seperti dikutip, Sabtu (12/6).

Terpisah, Koordinator Gerakan Save Sangihe Island Jull Takaliuang membenarkan keberadaan surat tersebut. Menurut Jull, surat tersebut dikirim secara pribadi oleh Helmud tanpa mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sangihe.

“Belum terlalu lama, Wabup itu membuat surat penolakan. Minta Menteri ESDM untuk mencabut IUP PT Tambang Mas Sangihe karena ada penolakan masif dari masyarakat,” kata Jull saat dihubungi, Jumat (11/6).

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia – ekonomi terbesar di Asia Tenggara – memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian

Sebelumnya, Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya – yang tergabung dalam akronim CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) – juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011 kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi.

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody’s dan Standard & Poor’s. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 2008-2009 (namun derasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014 waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 dan 2015).

Meski pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur (misalnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), itu adalah jalan yang sulit terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Tetapi transformasi ini penting karena penurunan harga komoditas setelah tahun 2011 (yang sebagian besar disebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi Cina) telah berdampak drastis pada Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia melemah signifikan, menyiratkan penerimaan devisa yang lebih sedikit dan daya beli masyarakat jadi berkurang, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo (yang dilantik sebagai presiden Indonesia yang ketujuh pada bulan Oktober 2014) telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetapi menyebabkan rasa sakit jangka pendek. Misalnya, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil diberhentikan, prestasi yang luar biasa (karena sebelumnya pemotongan subsidi BBM itu selalu menyebabkan kemarahan besar dalam masyarakat) dibantu oleh harga minyak mentah rendah dunia. Selain itu, pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur (dibuktikan dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang meningkat tajam) dan investasi (dibuktikan dengan program-program deregulasi yang dirilis dan insentif fiskal yang ditawarkan kepada para investor).

Ekonom senior Indef, Faisal Basri , menilai memindahkan Ibu kota di kala pandemi saat ini, merupakan suatu tindakan yang tidak relevan. Pasalnya, ada potensi Indonesia mengalami gelombang kedua pandemi. Dengan fasilitas kesehatan yang masih kurang dan tingkat vaksinasi yang relatif masih rendah, maka angka kematian tentu akan naik pula.

“Vaksinasi prioritas entah keberapa. Lebih penting membeli senjata Rp1.700 triliun itu ketimbang vaksinasi yang tidak seberapa,” ujar Faisal di dalam video virtual, Rabu (9/6/2021).

Selain itu, ekonomi Indonesia juga dianggap masih rapuh, dikarenakan indeks demokrasi kita yang turun. Masyarakat harus mengubah paradigma bahwa politik dan ekonomi itu tidak dapat dipisahkan, demokrasi memengaruhi ekonomi.

“Kegiatan ekonomi di Indonesia makin tidak bermutu, mengandalkan otot bukan otak. Makanya oligarki semakin menguat. Untuk mengatasinya, harus transformasi. The only way untuk kita keluar dari middle-income trap adalah dengan transformasi dan pembangunan berkelanjutan,” bebernya.

Selain ekonomi yang rapuh, pengeluaran pemerintah pusat juga naik terus, tidak peduli adanya krisis. Sayangnya, transfer ke daerah relatif stagnan. Faisal mengatakan bahwa pembangunan kita sangat tidak inklusif dan adanya ketimpangan. Semakin parahnya lagi, solusinya malah membangun ibu kota.

“Apakah benar pembangunan ekonomi lebih merata gara-gara ibu kota diganti? Ya ndak benar. Sesat! Karena apa? Karena kalau kita lihat itu komitmen negara untuk mendorong penguatan daearah itu, makin lama makin merosot,” tandasnya.