Jakarta – BSedari pukul 08.00-15.00 WIB hari Selasa pekan ini tak ada puskesmas yang menghubungi pengelola bus sekolah DKI Jakarta untuk order penjemputan pasien Covid-19.

Namun, mendadak pesanan jemput membeludak di sore harinya. “Tau-taunya nongol jam 4 sore langsung 18 penjemputan,” kata salah satu pengemudi bus sekolah DKI, Luswanto, saat dihubungi, Kamis malam, 17 Juni 2021.

Sejak hari itu, Luswanto kerap mengalami antrean untuk masuk ke kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Menurut dia, banyak kendaraan yang didominasi bus sekolah DKI dan ambulans untuk mengantar pasien Covid-19.

Kemarin malam misalnya, Luswanto harus menunggu sekitar dua jam sejak pukul 17.30 WIB di halaman Tower 8 Wisma Atlet Pademangan. Dia mengantar pasien Covid-19 dari Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat.

Ada sekitar 19 bus sekolah antre, plus ambulans dengan panjang sekitar 500 meter. Kendaraan-kendaraan ini mengular hingga ke jalanan Kemayoran.

Dari video yang dibagikan Luswanto, bus dan ambulans tak bergerak di halaman Wisma Atlet Pademangan, Bahkan, pasien berhamburan keluar dan duduk di halaman tersebut sembari menunggu antrean.

“Yang bikin lama itu registrasi di wisma, karena langsung datang kayak diserbu,” tutur dia. “Mereka juga bingung, karena klasternya enggak ada yang 7-8 orang.”

Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya memang menyediakan bus sekolah untuk antar-jemput orang tanpa gejala (OTG). Luswanto merasakan penjemputan pasien ke Wisma Atlet mulai melonjak usai libur Lebaran 2021. Kemarin saja ada 36 penjemputan.

Jakarta – Seorang pesepeda disabilitas terlihat mengayuh kereta anginnya di jalur sepeda terproteksi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Video pesepeda itu pun viral di media sosial.

“Masihkah ada yang bertanya untuk apa jalur sepeda terproteksi di Jakarta? Mari cek nasib Pak Budi yg sedang bersepeda. Lebar jalur sepeda cuma 2 meter kurang – tapi masih saja berusaha dirampas aksesnya sama kendaraan bermotor,” tulis Elisa Sutanudjaja lewat akun Twitternya, Jumat 18 Juni 2021.

Pada Jumat lalu, para pesepeda di Jakarta bergerak mengayuh sepedanya di jalur sepeda terproteksi sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin. Mereka menanggapi rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan persetujuannya untuk pembongkaran jalur sepeda.

Institute for Transportation And Development Policy (ITDP) ikut turun di jalur sepeda tersebut. Mereka mengumpulkan berbagai komunitas untuk meramaikan jalur sepeda sepanjang 11 kilometer itu.

ITDP membagikan poster yang menjelaskan tujuan pesepeda menggunakan sepeda. Poster disiapkan dengan berbagai macam tulisan. Beberapa di antaranya bertuliskan “Saya bersepeda untuk antar barang” dan “Saya bersepeda untuk kota yang bebas polusi”.

Manajer Komunikasi dan Kerja Sama ITDP Indonesia Fani Rachmita mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pesepeda memiliki tujuan dan kebutuhan yang beragam.

“Pesepeda bukan hanya satu jenis pesepeda seperti yang sekarang banyak disorot, sehingga hanya menggeneralisasi kalau sepedahan hanya untuk olahraga misalnya,” kata Fani saat ditemui Tempo di depan FX Sudirman, Jumat, 18 Juni 2021.

Meski tak  menunjuk pesepeda mana yang disorot, namun seperti diketahui beberapa waktu terakhir warganet banyak mengomentari rombongan road bike yang berjalan di luar jalur sepeda. Foto seorang pengendara motor yang mengacungkan jari tengah pun menjadi puncak perbincangan mengenai sikap para penunggang sepeda balap yang ada di jalan utama Ibu Kota.

Hal ini rupanya membuat banyak pihak mempertanyakan pembangunan jalur sepeda terproteksi di Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Salah satu yang kencang menyebut jalur sepeda itu tak efektif adalah politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia menyebut jalur sepeda itu tak efektif.

Belakangan Kapolri Jenderal Listyo Sigir Prabowo ikut mengomentari soal jalur sepeda dan setuju agar jalur itu dibongkar. “Kami setuju, untuk masalah permanen akan dibongkar saja,” katanya di DPR.

Jakarta – Masifnya kenaikan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari ini membuat Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan turun membuat petisi daring yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Isinya, ada 10 tuntutan masyarakat, di mana salah satu desakannya adalah melakukan lockdown atau penguncian wilayah.

Petisi itu dibuka pada 18 Juni dan masih berlangsung hingga saat ini. Tercatat, sebanyak 2.358 orang sudah menandatangani petisi tersebut.

“Kami meminta dengan hormat kepada Presiden Jokowi dan para kepala daerah di seluruh Indonesia agar memimpin penanganan pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ujar Co-founder Lapor Covid-19, Ahmad Arief, melalui konferensi pers daring Ahad, 20 Juni 2021.

Arief khawatir jika pemerintah membiarkan situasi seperti ini terus menerus maka bukan tidak mungkin tragedi kematian massal di India akibat Covid-19, terjadi di Indonesia.

“Sejarah juga mencatat, dalam pandemi flu Spanyol, India dan Indonesia ini termasuk negara dengan jumlah korban yang sama-sama banyak,” kata Arief.

Sebagaimana diketahui, sejak 17 Juni, angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 stabil di atas 10 ribu per-harinya. Sebagai rinciannya, 12.624 kasus pada 17 Juni, 12.990 kasus pada 18 Juni. dan 12.906 kasus pada 19 Juni 2021.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, saat ini kondisi rumah sakit di Indonesia sudah nyaris penuh, terutama terjadi di wilayah Jawa.

Relawan Lapor Covid-19, Windyah Lestari, pun bercerita ia bersama tim ikut membantu masyarakat yang positif Covid-19, mencari rumah sakit dan tempat isolasi. Beberapa di antara memiliki gejala berat. Namun, saking penuhnya rumah sakit, pasien tersebut ditolak.

“Akhirnya kami menindaklanjuti untuk membantu memasang oksigen kepada pasien tersebut dan yang bersangkutan baru mendapat tempat tidur sekitar pukul 01.00 WIB sejak permintaan diajukan pada pukul 18.30 WIB,” kata Windyah dalam acara yang sama.

Lima organisasi profesi dokter sebelumnya sudah mendorong agar pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Kalau perlu, pemerintah didorong memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19.

Lima organisasi profesi tersebut terdiri dari; Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (lDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

“Saat ini kan yang diterapkan PPKM Mikro, itu kurang tepat. Harusnya diberlakukan PPKM ketat seperti awal dulu atau PSBB seperti tahun lalu. Ini lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan,” ujar Ketua PERDATIN, Syafri Kamsul Arif dalam konferensi pers daring, Jumat, 18 Juni 2021.

Ketua PDPI Agus Dwi Susanto menambahkan, bila PPKM tidak dilakukan secara serius, maka akan terjadi penumpukan pasien yang dirawat sehingga mengakibatkan rumah sakit kolaps. Saat ini, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di sejumlah daerah sudah melewati ambang batas aman 60 persen.

“Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Upaya maksimal pemerintah dengan menerapkan PPKM, transmisi bisa dikurangi,” ucap Agus.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menilai, PPKM Mikro masih efektif diterapkan untuk menekan laju kasus positif Covid-19.