Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggencarkan kegiatan penyebaran informasi adanya potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggencarkan kegiatan penyebaran informasi adanya potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa Timur. BMKG menegaskan, penyebaran informasi tentang potensi bencana alam diharapkan menjadi tonggak munculnya kesadaran masyarakat.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan, adanya potensi bencana alam tersebut bukan suatu temuan baru. Pasalnya, para pakar telah melakukan kajian studi beberapa tahun lalu.

“Pakar-pakar gempa bumi telah melakukan kajian studi beberapa tahun yang lalu dan kami melanjutkan kajian tersebut dengan menghitung potensi dampaknya berupa kejadian tsunami. Nah, indikatornya adalah beberapa sejarah,” ungkapnya dalam acara Market Review IDX Channel, Kamis (24/6/2021).

Kata dia, data sejarah mencatat wilayah Jawa Timur telah mengalami enam kali kejadian tsunami. Sementara itu, sejak tahun 2020 BMKG telah mencatat terdapat tren peningkatan kejadian gempa bumi di klaster selatan Jawa Timur.

“Jadi, meskipun kejadian-kejadian gempa bumi itu tercatat sejak tahun lalu dengan kekuatan yang lemah sehingga tidak dirasakan oleh orang, tetapi sensor mencatat. Kemudian, belajar dari kejadian yang lalu, suatu gempa yang besar pasti atau lebih sering di awali dengan adanya gempa-gempa kecil sebelumnya,” ucap Dwikorita.

Lanjut Dwikorita, kemungkinan pusat-pusat gempa itu berada di zona megatrusht. Yakni, zona tumbukan lempeng pada jarak kurang lebih 250 KM dari lepas pantai Jawa Timur.

“Di situ ada beberapa segmen, salah satu segmen itu diperkirakan sewaktu-waktu sudah saatnya untuk terlepas. Jadi, ada energi yang masih tersimpan akibat tumbukan lempeng suatu saat itu akan terlepas,” ucap dia.

Sementara itu, dia mengatakan, potensi bencana alam tidak hanya terjadi di Jawa Timur tetapi juga di beberapa daerah lain. Dwikorita menuturkan, di daerah tersebut memang terdapat beberapa pusat industri dan pusat bisnis. Oleh karena itu, mitigasi yang baik sangat diperlukan.

“Sebenarnya yang berpotensi itu tidak hanya di Jawa Timur, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Selat Sunda bahkan sampai ke Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Nah, di situ memang ada beberapa pusat industri dan pusat bisnis. Dan beberapa di kota besar seperti Surabaya, itu kami melakukan mitigasi dan yang penting itu kan mitigasinya bagaimana,” kata Dwikorita. (TYO)

Akhir-akhir ini beberapa komisaris BUMN nampak ‘ribut’ dengan direksinya.

Akhir-akhir ini beberapa komisaris BUMN nampak ‘ribut’ dengan direksinya. Hal tersebut menjadi sorotan panitia kerja (panja) DPR Rancangan Undang-Undang tentang BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus anggota panja, Mohamad Hekal menyebut, kecenderungan keributan manajemen BUMN sering terjadi akhir-akhir ini. Dia mencotohkan, keributan tersebut terjadi di PT Pertamina (Persero).

Karena itu, dia memintah pendapat Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, selaku praktisi yang diundang Panja untuk membahas naskah akademik RUU BUMN, untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

“Dibeberapa BUMN ada kecenderungan punya perencanaan, tapi setelah ditetapkan komisaris masih ribut terhadap perencanaan yang ada di dalamnya. Ini terutama saya lihat akhir-akhir ini, terutama kasus Pak Ahok di Pertamina, Pak Candra di PGN, lalu Pak Agus di BNI, ini gimana Pak, untuk mencegah hal-hal seperti itu?,” tanya dia, Rabu (23/6/2021).

Merespon pertanyaan tersebut, Tanri menilai, perkara keributan terletak pada pembahasan perencanaan program dan kebijakan perusahaan. Dimana, minimnya keterlibatan langsung komisaris dalam penyusunan konsep tersebut.

Meski, komisaris bertugas sebagai dewan pengawas dan direksi sebagai pelaksana, pada tataran penyusunan rencana keduanya sama-sama ikut terlibat. Dengan begitu, komisaris memahami isi dan poin rancangan kerja yang diajukan dewan direksi.

“Sebenarnya harus jelas, direksi itu harus melakukan eksekusi dan dewan komisaris melakukan pengawasan. Tetapi proses perencanaan itu sudah sama-sama, pengawasannya kan juga akan jahuh lebih mudah. Karena dia (komisaris) sudah tahu apa yang akan dia awasi begitu,” kata Tanri.
Dia juga mengingatkan, agar komisaris tidak masuk dalam ranah kerja direksi. Karena hal itu menjadi masalah lain di keributan manajemen perusahaan negara.

“Jangan sampai komisaris ikut dalam proses eksekusi, itu akan menjadi racu nanti, akuntabilitas direksi itu eksekusi dan akuntabilitas komisaris itu pengawasan. Waktu berpikir dia sama-sama, tapi waktu bertindak itu terpisah. Direksi mengeksekusi dan komisaris pengawasan, samapai di situ aja,” katanya. (RAMA)

Kemenparekraf memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Inggris di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pemulihan sektor tersebut di Bali.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Inggris di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pemulihan sektor tersebut di Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, kolaborasi dengan pemerintah Inggris guna membangkitkan kembali pariwisata, khususnya Bali.

Menurutnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali merasakan dampak yang paling besar dari pandemi Covid-19. Kontraksi perekonomiannya pun sampai minus 12 persen.

“Sepanjang 2020, Bali mengalami kontraksi ekonomi hingga minus 12 persen empat kuartal berturut-turut, dan awal tahun ini menurun ke angka minus sembilan persen,” kata dalam keterangan resminya saat audiensi secara virtual dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, Selasa (22/6/2021).

Meski demikian, pihaknya terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, yakni dengan memanfaatkan kunjungan wisatawan lokal hingga nantinya perbatasan internasional kembali dibuka.

Sandi menambahkan, di masa awal jabatannya sebagai Menparekraf wisatawan ke Bali hanya 2.000 kunjungan perhari. Saat ini angka tersebut sudah naik ke angka 10 ribu kunjungan perhari.

“Namun demikian angka ini tergantung pada angka penyebaran Covid-19,” katanya. Sehingga, sampai saat ini, masih kata Sandiaga, pihaknya sedang terus berusaha mempersiapkan Bali untuk menyambut kedatangan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Terlebih, Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang menjadi pasar pariwisata Bali.

Saat ini sudah 60 persen masyarakat Bali menerima dosis pertama dari vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Serta akan menjadikan Bali sebagai  Wisata Vaksin, di mana para wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan divaksinasi secara gratis.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Inggris yang sudah bekerja sama menyediakan pasokan vaksin AstraZeneca dan target kami pada akhir Juli 2021 sudah 70 persen masyarakat Bali yang menerima vaksinasi,” pungkasnya.